Bagikan

Gubernur Riau, telah menandatangani Surat Keputusan  penetapan Upah Minimum Provinsi  atau UMP. Dimana UMP untuk tahun 2021 mendatang, disamakan dengan UMP tahun 2020, dan tidak ada kenaikan UMP sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah pusat, melalui Kementrian Tenaga Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jonli kepada wartawan mengatakan untuk Upah Minimum Kabupaten Kota atau UMK, diperbolehkan menaikkan nilainya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kota dengan perusahaan, dan dewan pengupahan.

Lebih lanjut menurut Jonli upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus disesuaikan besarannya dengan UMK. Dan ada beberapa daerah sudah menaikkan.

Terkait hal ini Dijelaskan Jonli, bagi Kabupaten Kota, yang menaikkan UMK harus disesuaikan dengan kondisi di daerah. Termasuk kondisi perusahan, karena masing-masing daerah memiliki pendapatan yang berbeda. Untuk hitung UMK disesuaikan dengan fluktuasi, pertumbuhan, daya beli, dan dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten kota. (PE)

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *